Usulan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) untuk membuat aturan penundaan pemilu di masa darurat, menjadi perhatian. Hal ini dimuat Reuters, melalui artikel berjudul 'Indonesia parliament seeks to change rules to allow election delays'.
"Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, harus mengadakan pemilihan nasional setiap lima tahun, dengan pemungutan suara berikutnya dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Saat ini tidak ada aturan untuk penundaan apa pun," tulis Reuters dikutip Jumat (11/8/2023).
"Tetapi beberapa sekutu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara terbuka mendukung penundaan pemilihan untuk memperpanjang masa jabatan kedua dan terakhir presiden guna memberinya waktu untuk menyelesaikan proyek yang tertunda akibat pandemi Covid," tulis media itu lagi.
Reuters pun menyebut bagaimana masalah perpanjangan masa jabatan presiden telah memicu perdebatan sengit di Indonesia. Para kritikus khawatir hal itu dapat membatalkan reformasi demokrasi selama bertahun-tahun setelah berakhirnya pemerintahan otoriter Presiden Suharto pada tahun 1998.
Mengutip peneliti pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini, tidak ada urgensi untuk mengusulkan amandemen tersebut. Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo juga telah mengatakan itu akan diusulkan hanya setelah pemilihan Februari 2024.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 Februari 2024 sebagai hari dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu). Meski tiga nama bakal capres muncul, ketiga calon belum resmi menunjuk calon bakal wakil presiden.
.
.
.
.
Artikel ini telah tayang di cnbcindonesia.com dengan judul Asing Sorot Pilpres RI, Bukan Anies-Prabowo-Ganjar Tapi...
Posting Komentar