Malangrayanews.com | Rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berpotensi memicu peningkatan peredaran rokok ilegal. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D., mengingatkan dampak kebijakan tersebut.
Menurutnya, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi dapat mendorong masyarakat beralih ke rokok ilegal tanpa pita cukai. Kondisi tersebut justru berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor cukai.
“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada,” tegasnya.
Wahyudi menjelaskan, kenaikan tarif cukai tidak selalu menghasilkan peningkatan penerimaan negara. Sebaliknya, kenaikan harga rokok dapat memicu fenomena downtrading atau peralihan konsumen menuju produk lebih murah.
Fenomena tersebut terutama mengancam kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian konsumen berpotensi memilih rokok ilegal yang beredar di pasar gelap.
Moratorium Cukai dan Ancaman Tenaga Kerja
Melihat kondisi tersebut, Wahyudi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium kenaikan tarif CHT. Menurutnya, penundaan kenaikan cukai dapat memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri hasil tembakau.
Selain itu, industri hasil tembakau di Indonesia memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja. Kebijakan kenaikan cukai yang terlalu tinggi berpotensi menekan keberlangsungan industri padat karya tersebut.
“Industri rokok di Indonesia merupakan industri padat karya. Jika tarif cukai semakin tinggi, ada risiko pengurangan tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga pada perekonomian secara lebih luas,” ujarnya.
Karena itu, Wahyudi menyarankan pemerintah memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan strategi bisnis. Ia juga menilai moratorium dapat membantu industri menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, moratorium kenaikan cukai merupakan langkah yang bagus. Saya berharap moratorium ini bisa ditambah sekitar dua tahun lagi jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang,” tambahnya.
Penegakan Hukum Jadi Kunci
Lebih lanjut, Wahyudi mendorong pemerintah mengubah strategi optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan tarif cukai dari industri legal. Pemberantasan rokok ilegal juga penting untuk mencegah kebocoran penerimaan negara.
Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih adil bagi industri yang patuh terhadap ketentuan. Langkah tersebut sekaligus menjaga keberlangsungan industri dan melindungi penerimaan negara. (Eco)
