Malang, 20 Agustus 2026 — Kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia menegaskan perlunya penguatan strategi pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pakar Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Tatag Muttaqin, S.Hut., M.Sc., IPM., menegaskan bahwa pemerintah perlu menjadikan pola berulang tersebut sebagai dasar penyusunan sistem pencegahan yang lebih kokoh dan terencana.
Menurut penilaiannya, sebagian besar peristiwa karhutla di Indonesia didorong oleh aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sementara itu, faktor alam seperti suhu tinggi, kekeringan, dan angin kencang berperan sebagai pemicu yang mempercepat penyebaran api, bukan penyebab utama.
“Mengingat adanya pola berulang dan kejadian yang terjadi setiap tahun, sebenarnya tersedia peluang yang cukup besar untuk melakukan pencegahan sejak dini,” ungkap Dr. Tatag dalam keterangannya kepada Humas UMM, Rabu (19/8).
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk membangun sistem pencegahan yang mengintegrasikan tiga pilar utama: penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi terkini, serta pelibatan aktif masyarakat. Ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara konsisten sebelum memasuki periode rawan kebakaran.
Pakar tersebut menekankan bahwa prioritas utama pemerintah harus diarahkan pada upaya pencegahan, bukan hanya berfokus pada penanganan dan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Langkah strategis yang perlu segera diperkuat antara lain penambahan jumlah serta peningkatan kualitas personel yang khusus bertugas menangani pencegahan karhutla.
Luasnya kawasan hutan dan lahan yang harus diawasi, ujarnya, tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia saat ini. Karena itu, pemerintah perlu memperbanyak tenaga terampil yang tidak hanya mampu memadamkan api, tetapi juga melakukan pemantauan rutin serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Jika pemerintah serius menangani aspek pencegahan, maka jumlah sumber daya manusia yang terlibat harus memadai. Diperlukan lebih banyak pihak yang peduli dan turut bertindak,” tegasnya.
Selain penguatan SDM, Dr. Tatag juga mendorong perluasan jangkauan edukasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan dan lahan. Sosialisasi harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami sepenuhnya risiko dari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Pemanfaatan teknologi juga dinilai sangat krusial untuk mendukung efektivitas pencegahan, antara lain melalui sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu mendeteksi potensi kebakaran secara lebih cepat dan akurat, sehingga petugas dapat segera bertindak sebelum api membesar.
“Dengan keterbatasan jumlah tenaga, pemerintah sangat membutuhkan dukungan teknologi. Meskipun pada akhirnya tetap memerlukan intervensi manusia, teknologi dapat sangat mempermudah dan mempercepat pekerjaan tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca panas dan kering dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutla secara signifikan. Pada kondisi tersebut, tumpukan bahan bakar berupa vegetasi kering serta hembusan angin dapat mempercepat penyebaran api secara luar biasa.
Menyadari pola karhutla yang terus berulang, upaya pencegahan tidak boleh bersifat reaktif atau hanya dilakukan saat kebakaran terjadi. Pemerintah diminta memanfaatkan data dan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya untuk memetakan wilayah rawan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan ketersediaan tenaga dan teknologi sebelum musim kebakaran tiba. (Eco)
